Foto: Dokumentasi Kementan  

nusakini.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman‎ menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, hari ini pukul 10.00 pagi menggunakan batik lengan panjang berwarna biru. Kedatangan Mentan Amran kali ini atas undangan KPK terkait Kajian Sistem Pengelolaan Kelapa Sawit.(13/3/2017)

Mentan didampingi Sekretaris Jenderal Kementan, dan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian berdiskusi langsung terkait pengkajian Kelapa sawit dan plasma inti yang dimiliki oleh masyarakat pada areal hutan produksi. 

Pertemuan dihadiri Ketua KPK Agus Raharjo didampingi Pimpinan KPK lainnya Laode Muhammad Syarif (Wakil Ketua KPK) serta tim Dari Litbang (Penelitian dan pengembangan kedeputian pencegahan) .

“Tadi tidak ada hubungannya dengan Korupsi, KPK memberikan rekomendasi tentang pajak dan juga plasma inti, replanting dan komposisi antara plasma inti, untuk pajak kita akan ketahui apakah semuanya akan patuh pada pajak,” ujar Mentan kepada Media 

Mentan menyampaikan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi terkait tata kelola kelapa sawit, yang pertama adalah terkait krisis ekonomi yang dialami masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Tengah karena menurunnya usaha tambang dan masyarakat disana belum siap menghadapi permasalahan tersebut sehingga Kementerian Pertanian akan mulai menggarap lahan pertanian tersebut. 

“Solusi kedepan untuk masalah ini adalah pemerintah akan meminta kepada para pengusaha sawit untuk memberikan 20 persen untuk para petani khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan,” Jelas Mentan 

• Rumah Mewah SYL di Makassar Disita KPK
• Dongkrak Keuntungan Petani dan Daya Saing Gula Nasional, Ditjen Perkebunan Kementan Tetapkan Harga Pembelian Tebu
• Indonesia dan Ukraina Buka Peluang Kerjasama Bilateral di Bidang Pertanian
• Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
• KTNA Sebut Bulog Ogah Serap Gabah Petani, Tapi Semangat Impor, Ada Apa?

Permasalahan yang kedua adalah terdapat 2,7 juta hektar hutan produksi, dimana diantaranya sebesar 1,7 juta hektar untuk plasma intinya dan selebihnya untuk perusahaan. 

“Permasalahan sawit dan plasmainti diareal hutan produksi harus kita luruskan karena luas ini cukup signifikan yaitu 2,7 juta hektar dan sangat besar sehingga masih akan kita bahas lagi, “ ujar Mentan 

Lalu permasalahan yang ketiga masalah black campaign tentang negara Indonesia yang dilakukan oleh negara Eropa. Mereka banyak membicarakan Indonesia dari sudut pandang negative saja seperti tentang terorisme dan kerusakan hutan. 

“Kita harus melihat community dibawah kelapa sawit, ada sekitar 30 jutaan lebih dibawah sawit dan saya sampaikan ke Menteri Pertanian Jerman dan Spanyol bahwa Kalau dilanjutkan black campaign akan berdampak petani sawit ramai-ramai babat hutan untuk mencari nafkah dan tidak ada yang bisa melawan termasuk Indonesia, “ papar Mentan. 

Menanggapi beberapa permasalahan yang disampaikan Mentan, Pimpinan KPK mengutarakan kesiapannya menjadi meeting point kepada Kementerian dan lembaga terkait permasalahaan pengelolaan kelapa sawit 

“Kami akan meminta rekomendasi dan solusi dari KPK terkait permasalahan replanting, KPK sebagai pendamping kami dalam memberikan tindakan preventif, “ tegas Mentan 

Pada pertemuan tersebut tampak hadir Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Kepala BPDP Kelapa Sawit, Deputi II KSP (Kantor Staf Presiden), Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Perwakilan Kementerian LHK, Kementerian ESDM dan Badan Restorasi Gambut.(p/mk)